Kallanomics dalam Honoris Causa

Judul: Kebijakan Ekonomi Politik sebagai Tantangan Utama Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Depan (Orasi Ilmiah pada Upacara Pengukuhan sebagai Doktor Honoris Causa dalam bidang Ekonomi Politik)
Oleh: Muhammad Jusuf Kalla
Penerbit: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Isi: 36 halaman
Cetakan: 10 September 2011

MENGIKATKAN pandangannya terhadap cita-cita bangsa dan negara demi mematuhi amanah UUD 1945, Jusuf Kalla (JK) mengukuhkan standar ketokohannya yang tanpa nonsen. Dia seorang nirmala bagi Indonesia.

Berikut, kilasan orasi ilmiah yang dipidatokan JK di hadapan sidang senat terbuka luar biasa Universitas Hasanuddin sesaat setelah dirinya didaulat sebagai “yang amat terpelajar” dalam bidang ekonomi politik menerima gelar Doctor Honoris Causa, Sabtu (10/9/2011).

Indonesia negara besar, beragam, dan multietnis sering menghadapi persoalan kompleks yang muncul secara bersamaan. Bertemunya ragam masalah itu menjadi tantangan yang tidak ringan untuk diselesaikan dengan segera. Di masa mendatang, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan transformatif, serta pemerintahan yang lebih bersih dan bertindak lebih cepat. Kebersihan pemerintahan ditandai keterbukaan, tanggung jawab, dan kualitas moral yang tinggi.

Dalam pada itu kebijakan ekonomi yang kuat dan transformatif demi menciptakan pemerintahan yang bersih mencakup tiga prasyarat. Pertama, keampuhan mengenali berbagai persoalan teknis administratif dan melahirkan terobosan gagasan berdasarkan pandangan yang diyakini. Kedua, kemampuan menyampaikan pesan kepada beragam kelompok dan golongan masyarakat agar bukan hanya substansi pesan dimengerti dengan baik, melainkan juga menjaga harmoni dan solidaritas sosial agar tetap kukuh dalam mozaik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, keteguhan komitmen yang didasari kebeningan hati nurani, kecepatan melangkah, dan keberanian mengambil keputusan di saat yang sulit.

Bekal yang sangat mendasar dibutuhkan demi memecahkan berbagai persoalan bangsa ke depan ialah selain adanya tujuan yang jelas, maka keteguhan komitmen, kecepatan melangkah, keikhlasan dan keberanian mengambil keputusan menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan ekonomi. Di sana ada variabel pilihan sulit, risiko tinggi yang belum ada jaminan keberhasilannya, juga belum tentu terdapat padanannya dalam sejarah. Berimbuhkan kontroversi dan risiko politik yang akan mengiringi, dalam situasi tersebut dibutuhkan keteguhan dan keyakinan hati nurani bahwa apa yang diputuskan adalah benar dan baik bagi rakyat.

JK mencermati setidaknya 13 tantangan ekonomi yang akan menonjol, beberapa tahun mendatang. Mulai dari tingkat kemiskinan sudah berkurang namun masih bisa dan perlu diturunkan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi rata-rata dalam lima tahun terakhir, ketimpangan pendapatan, peran APBN mendorong perekonomian, pertumbuhan investasi, industri, swasembada pangan, revitalisasi pertanian, kebutuhan energi, infrastruktur, kredit dari lembaga keuangan dan perbankan, serta pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan antisipasi perubahan iklim.

13 tantangan ekonomi itu dipengaruhi paling tidak oleh empat masalah politik, yakni sistem Pemilu yang boros memakai sumber daya ekonomi sangat besar, jumlah partai politik terlalu banyak dengan kekuatan terfragmentasi, reformasi birokrasi kurang cepat dan sempurna, hubungan pusat-daerah belum efektif.

Dua variabel ekonomi-politik itu dipersalingkan JK dengan sebuah tawaran solusi untuk mengatasi masalah. Diuraikannya hipotesis tentang 14 poin dalam agenda ekonomi bangsa ke depan. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur; membangun ekonomi kerakyatan; membangun kedaulatan pangan dan energi; meningkatkan daya saing produk dalam negeri; menciptakan struktur ekonomi nasional yang adil melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM; menjalankan reformasi agraria untuk kesejahteraan petani; anggaran untuk rakyat. Kedelapan, lembaga keuangan dan perbankan yang mendorong sektor riil dan memihak rakyat; pembangunan kelautan; mengantisipasi perubahan iklim dan pemanasan global serta lingkungan hidup; reformasi birokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang tangkas, tanggap, dan cepat; meniscayakan jatidiri bangsa menghadapi tantangan global; mengefektifkan hubungan daerah-pusat. Terakhir, keempat belas, menciptakan kepastian hukum melalui peraturan perundangan.

51 tahun lalu, JK jadi mahasiswa ekonomi Unhas. Seorang dosennya, Prof Halide, masih hapal dengan nama kecil panggilannya, “Ucu.” Seorang peneliti, Herdi Sahrasad, memetakan kiat ekonomi politik ala JK sebagai “Kallanomics” (2009) seperti mempertalikan istilahnya dengan “Reaganomics” yang dipopulerkan William Niskanen (1988).

Kini, JK menyandang gelar doktor kehormatan dari almamaternya. Statusnya boleh dibilang sejajar dengan Raja Arab Saudi yang belum lama ini dianugerahi gelar serupa dari sebuah universitas lain di Indonesia. Kalau ditanya tentang statusnya, mungkin JK tak mau diperbandingkan dengan orang lain. Sekalipun raja.

sumber : http://suar.okezone.com/read/2011/09/13/285/501965/285/kallanomics-dalam-honoris-causa

Tolong dibaca terlebih dahulu !

Anda sedang membaca artikel tentang Kallanomics dalam Honoris Causa dan anda bisa menemukan artikel Kallanomics dalam Honoris Causa ini dengan url https://dwiwahyufebrianto.blogspot.com/2011/10/kallanomics-dalam-honoris-causa.html, Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Kallanomics dalam Honoris Causa ini sangat bermanfaat bagi teman-teman Anda, namun jangan lupa untuk meletakkan link postingan Kallanomics dalam Honoris Causa sebagai sumbernya.