Foto : Menteri Urusan Agama Otoritas Palestina Mahmoud Habbas (twentyfoursevennews)
WASHINGTON - Para petinggi di Palestina mengatakan, Palestina akan menjadi negara terbuka untuk segala agama, termasuk di antaranya Yahudi.
"Di masa yang akan datang, Palestina akan terbuka bagi seluruh warganya, kami ingin negara dengan pemerintahan sipil yang di dalamnya hidup seluruh agama seperti Islam, Kristen dan Yahudi," ujar Menteri Agama Otoritas Palestina Mahmoud Habbash, seperti dikutip USA Today, Jumat (16/9/2011).
Komentar Habbass muncul setelah Duta Besar Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk Amerika Serikat (AS) Maen Areikat ditanya, apakah seorang Yahudi dapat menjadi Wali Kota Ramallah, yang merupakan Ibu Kota wilayah Tepi Barat?
"Saya yakin, sebagai langkah awal, kami dan Yahudi harus dipisahkan dan kami dapat merenungkan isu ini di masa yang akan datang," ujar Areikat.
Areikat juga menambahkan, warga Palestina dan Yahudi sudah mengalami konflik selama 44 tahun sejak okupasi militer. Hubungan mereka pun saat ini diwarnai oleh friksi-friksi, Areikat tetap pada prinsipnya, Yahudi dan warga Palestina harus dipisahkan terlebih dahulu.
Habbash mengatakan, di masa yang akan datang, Palestina akan menyediakan perlindungan bagi warga Yahudi yang menjadi warga negara Palestina sama halnya dengan warga lainnya, namun Pemerintah Palestina takkan membiarkan mereka dipersenjatai seperti halnya para pemukim Yahudi saat ini.
Utusan AS untuk Palestina Hussein Ibish juga menyatakan, Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menginginkan negara Palestina sekuler dan pluralistik.
Palestina saat ini hendak meminta pengakuannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September mendatang. Palestina juga hendak memperbaharui statusnya di PBB dari pengamat menjadi negara anggota.
Selama ini, banyak negara yang sudah menyatakan dukungannya terhadap Palestina, termasuk di antaranya Rusia dan Arab Saudi. Namun, Palestina harus mendapatkan 128 suara dukungan dari anggota PBB. AS pun mengancam akan melakukan vetonya terhadap keanggotaan Palestina karena menilai sikap Palestina adalah sebuah tindakan unilateral (sepihak).(rhs)
"Di masa yang akan datang, Palestina akan terbuka bagi seluruh warganya, kami ingin negara dengan pemerintahan sipil yang di dalamnya hidup seluruh agama seperti Islam, Kristen dan Yahudi," ujar Menteri Agama Otoritas Palestina Mahmoud Habbash, seperti dikutip USA Today, Jumat (16/9/2011).
Komentar Habbass muncul setelah Duta Besar Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk Amerika Serikat (AS) Maen Areikat ditanya, apakah seorang Yahudi dapat menjadi Wali Kota Ramallah, yang merupakan Ibu Kota wilayah Tepi Barat?
"Saya yakin, sebagai langkah awal, kami dan Yahudi harus dipisahkan dan kami dapat merenungkan isu ini di masa yang akan datang," ujar Areikat.
Areikat juga menambahkan, warga Palestina dan Yahudi sudah mengalami konflik selama 44 tahun sejak okupasi militer. Hubungan mereka pun saat ini diwarnai oleh friksi-friksi, Areikat tetap pada prinsipnya, Yahudi dan warga Palestina harus dipisahkan terlebih dahulu.
Habbash mengatakan, di masa yang akan datang, Palestina akan menyediakan perlindungan bagi warga Yahudi yang menjadi warga negara Palestina sama halnya dengan warga lainnya, namun Pemerintah Palestina takkan membiarkan mereka dipersenjatai seperti halnya para pemukim Yahudi saat ini.
Utusan AS untuk Palestina Hussein Ibish juga menyatakan, Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menginginkan negara Palestina sekuler dan pluralistik.
Palestina saat ini hendak meminta pengakuannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September mendatang. Palestina juga hendak memperbaharui statusnya di PBB dari pengamat menjadi negara anggota.
Selama ini, banyak negara yang sudah menyatakan dukungannya terhadap Palestina, termasuk di antaranya Rusia dan Arab Saudi. Namun, Palestina harus mendapatkan 128 suara dukungan dari anggota PBB. AS pun mengancam akan melakukan vetonya terhadap keanggotaan Palestina karena menilai sikap Palestina adalah sebuah tindakan unilateral (sepihak).(rhs)
sumber : http://international.okezone.com/read/2011/09/16/412/503378/palestina-akan-menjadi-negara-plural
Anda sedang membaca artikel tentang Palestina Akan Menjadi Negara Plural? dan anda bisa menemukan artikel Palestina Akan Menjadi Negara Plural? ini dengan url http://dwiwahyufebrianto.blogspot.com/2011/09/palestina-akan-menjadi-negara-plural.html, Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Palestina Akan Menjadi Negara Plural? ini sangat bermanfaat bagi teman-teman Anda, namun jangan lupa untuk meletakkan link postingan Palestina Akan Menjadi Negara Plural? sebagai sumbernya.
0 komentar:
Posting Komentar